Komisi IX Soroti Kasus PHK di Jatim

29-01-2016 / KOMISI IX

Perlambatan ekonomi yang terjadi tahun lalu berakibat pula pada tingginya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah. Jawa Timur (Jatim) jadi salah satu daerah yang tinggi angka PHK-nya.

Komisi IX DPR RI mengunjungi Provinsi Jatim sebagai salah satu sample tingginya angka PHK di daerah, pada Kamis (28/1). Dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Asman Abnur (F-PAN), tim Komisi IX mendapati 7.562 kasus PHK di Jatim.

Data dari Kemenaker tersebut menjadi sorotan Komisi IX yang berkunjung ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Jatim di Surabaya. Angka PHK di Jatim itu merupakan tertinggi kedua setelah Kaltim yang mencapai 10.721 kasus. Perlambatan ekonomi membuat sejumlah perusahaan menurunkan produksi hingga menghentikan produksinya sama sekali.

PHK menjadi dampak ikutan dari situasi perekonomian tersebut. Kadisnaker Jatim Sukardo mengakui, angka PHK tersebut cukup tinggi dan menjadi keprihatinan bersama.

Apalagi saat ini sedang diberlakukan MEA, menjadikan persaingan tenaga kerja kian tak terkendali. Para pekerja lokal bersaing dengan pekerja asing di Jatim yang angkanya juga cukup tinggi, mencapai 1.434.

Kabupaten Jombang menempati urutan pertama di Jatim yang angka PHK-nya tertinggi, yaitu 1.520 pekerja. Disusul Probolinggo dengan 1.493 pekerja yang terkena PHK.

Tim Komisi IX yang turut serta dalam kunjungan kerja kali ini adalah Alex Indra Lukman, Ribka Tjiptaning, Imam Suroso, Charles J. Mesang, Andi Fauziah, Robert Rouw, Sri Wulan, Siti Mufattahah, Ayub Khan, Verna Gladies, Ali Taher, Hang Ali Saputra, Ansory Siregar, Nihayatul Wafiroh, Okky Asokawati, Irgan Chairul Mahfiz, Irma Chaniago, Amelia Anggraini, dan Djoni Rolindrawan. (mh), foto : husein/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...